Workshop APJATEL di Surabaya 2015

Tempat             : Hotel Santika Gubeng, Surabaya

Waktu              : 27 Oktober 2015

Topik                : Upaya Penyediaan dan Pengelolahan Sarana Penunjang Jaringan Telekomunikasi di Wilayah Perkotaan Dalam Rangka Akselerasi Pembangunan Broadband Indonesia

Keterangan    :

PENDAHULUAN

Konvergensi adalah bentuk layanan baru yang merupakan “gabungan” dari layanan sebelumnya yang masuk dalam kategori telekomunikasi, penyiaran, internet serta jasa multimedia lainnya yang disalurkan melalui sarana infrastruktur Jaringan telekomunikasi yang memiliki kapasitas pita lebar atau lebih dikenal dengan istilah “broadband networks”.

Muatan jasa konvergensi adalah satu kesatuan dalam bentuk suara, teks aplikasi, gambar maupun video yang harus dibawa untuk diantar atau disimpan ke tempat tujuan melalui jaringan telekomunikasi. Selanjutnya dalam teknik pengangkutan/penyampaiannya, layanan konvergensi dikemas dalam bentuk “packet” untuk dikirim dengan menggunakan metode protocol internet melalui sarana Jaringan telekomunikasi, baik menggunakan teknologi satelit, radio maupun kabel.

Salah satu bentuk Jaringan telekomunikasi yang sangat handal untuk dapat menyaurkan layanan konvergensi dengan baik adalah menggunakan Jaringan kabel serat optic yang memiiki kapasitas bandwidth yang sangat besar dan hamper tidak terbatas.

Kondisi Jaringan Telekomunikasi Indonesia saat ini dibagi dalam 3 jenis yaitu Jaringan Telekomunikasi Internasional, Jaringan Telekomunikasi Backbone Dalam Negeri, Jaringan Telekomunikasi Akses.

Jaringan Telekomunikasi Internasional sudah terhubung secara global menggunakan SKKL (Sistem Komunikasi Kabel Laut) berbasis Kabel serat optic dengan kapasitas bandwidth yang sangat besar terhubung ke seluruh negara di dunia.

Jaringan Backbone Dalam Negeri hampir seluruhnya sudah menggunakan Jaringan kabel serat optic yang menghubungkan kota-kota di Indonesia dengan kapasitas bandwidth yang besar, kecuali pulau-pulau di Indonesia Bagian Timur yang masih mengandalkan sebagian besar transmisi satelit dan microwave sehingga kapasitas lebar pita/bandwidthnya masih terbatas menyebabkan layanan konvergensi menjadi kurang optimal.

Jaringan akses untuk ke pelanggan/pengguna jasa yang memiliki kemampuan kapasitas pita lebar (broadband) sebagian besar baik yang berada di perkotaan, maupun di kecamatan dan pedesaan masih belum tersedia dengan baik dan merata ke seluruh pelosok wilayah perkotaan maupun pedesaan di Indonesia.

Salah satu penyebab kelangkaan infrastruktur broadband di perkotaan adalah dikarenakan belum seluruhnya “stakeholders telekomunikasi” di perkotaan menyadari pentingnya penyediaan infrastruktur broadband bagi penyelenggaraan Pemerintahan dan layanan kepada masyarakat.

Kendala Utama yang sering dihadapi adalah belum adanya “keseragaman ketentuan dan prosedur Perijinan Pemasangan infrastruktur telekomunikasi di bagian median jalan”. Masih banyak kendala-kendala teknis lapangan yang harus dihadapi oleh para Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi untuk dapat menggelar Jaringan kabel fiber optic yang dibutuhkan untuk dapat menyalurkan layanan konvergensi yang dibutuhkan oleh dunia usaha dan masyarakat perkotaan dan pedesaan pada umumnya.

Pemerintah telah menetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 96 Tahun 2014 tentang Rencana Pita Lebar Indonesia (Broadband Indonesia) 2014 - 2019 sebagai rencana strategis untuk meningkatkan daya saing bangsa. untuk mewujudkan program ini diperlukan langkah kongkrit dari seluruh stakeholder industri telekomunikasi dari informatika Indonesia.

APJATEL selaku wadah bagi perusahaan-perusahaan yang memegang Ijin Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi untuk menjalankan mandat berdasarkan Undang-Undang Telekomunikasi Nomor 36 Tahun 1999 berkewajiban untuk membantu dan memperjuangkan kepentingan para Anggotanya dalam melaksanakan visi dan misi mewujudkan ketersediaan infrastruktur telekomunikasi pita lebar (broadband) di seluruh pelosok wilayah Indonesia.

Salah satu upaya untuk mengatasi kendala dimaksud adalah melalui kegiatan-kegiatan dan Workshop-workshop yang diselenggarakan di masing-masing Propinsi dengan mengundang seluruh pihak yang berkepentingan/stakeholders yang terlibat dalam upaya penyediaan Jaringan telekomunikasi broadband di setiap Propinsi.

Dan pada saat ini APJATEL melangkahkan kaki ke Propinsi Jawa Timur tentunya dengan harapan yang sangat besar adanya feedback yang positif terutama sekali kepada Pemerintah Daerah. Dukungan dan motivasi yang diharapkan tentunya dengan semangat bersama membangun kemajuan Negeri.

TUJUAN
  1. Melakukan sosialisasi Program Broadband Indonesia agar seluruh unsur pemangku kepentingan/stakeholders di wilayah Propinsi Jawa Timur memiliki pandangan dan pemahaman yang sama tentang urgensi penyediaan infrastuktur telekomunikasi broadband bagi kemajuan pembangunan wilayah.
  2. Merumuskan serta menyepakati ketentuan dan prosedur yang harus dijalankan dalam rangka pembangunan infrastruktur telekomunikasi broadband di wilayah Perkotaan oleh para Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi dengan memperhatikan ketentuan perundangan yang berlaku serta unsur estetika kota.
MATERI DAN PEMBICARA

1.Bidang Regulasi

Pemerintah Pusat dan Daerah diharapkan dapat menerbitkan ketentuan dan kemudahan tentang Ijin Pemanfaatan Barang Milik Negara/ Daerah baik yang dikuasai maupun yang telah disisihkan ke dalam Badan Usaha Milik Negara/Daerah untuk dimanfaatkan seoptimal mungkin oleh seluruh pelaku industri TIK dalam rangka percepatan penyebaran Jaringan broadband akses ke seluruh wilayah Indonesia.

Untuk Topik ini direncanakan akan diundang selaku Pembicara mewakili Kementrian Keuangan yaitu Direktur Jenderal Kekayaan Negara, mewakili Kementrain Pekerjaan Umum yaitu Direktur Jenderal Bina Marga, mewakili Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional yautu Asisten 3 Bidang Telekomunikasi, mewakili Kementrian Komunikasi dan Informatika, yaitu Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, serta Sekretaris Daerah Jatim mewakili Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Timur. Adapun topik-topik yang akan disampaikan adalah sebagai berikut :

1). Asisten 3 Kementrian Bappenas “ Rencana Pita Lebar Indonesia 2014-2019 tujuan dan tantangan implementasinya”

2). Dirjen PPI “Kebijakan pemerintah di bidang industri jaringan telekomunikasi dalam rangka mewujudkan program broadband indonesia.

3). Dirjen Kekayaan Negara “Pedoman Perhitungan dan tata cara sewa lahan negara/daerah untuk pemanfaatan utilitas jaringan telekomunikasi dalam rangka pelaksanaan program broadband Indonesia”

4). Dirjen Bina Marga “ Pedoman dan Prosedur Pemanfaatan Bagian Median Jalan Negara untuk kepentingan Industri Jaringan Telekomunikasi di Indonesia dalam rangka mewujudkan Program Broadband Indonesia”

2. Bidang Teknis

Pemerintah Pusat dan Daerah, perlu mendorong percepatan pembangunan infrastruktur komersial yang dibangun pelaku usaha melalui penyiapan infrastruktur pasif dalam bentuk “Saluran/ducting dan Tiang Bersama” untuk kepentingan penempatan instalasi kabel, serta pada titik tertentu dapat dimanfaatkan bersama untuk kepentingan instalasi microcell pole untuk kepentingan penyelenggaraan telekomunikasi selular.

Sebelum pembahasan topik tersebut di atas direncanakan dapat disampaikan oleh pemangku kepentingan wilayah dalam hal ini mewakili Pemerintah Kota dan Kabupaten tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Jaringan Utilitas dan Sarana Telekomunikasi.

Untuk Topik ini direncanakan diundang selaku Pembicara Praktisi di bidang Jaringan telekomunikasi, Komisioner Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) , serta Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Jawa Timur dan Walikota Surabaya.

Adapun topik-topik yang akan disampaikan adalah sebagai berikut :

1). PT Mora Telematika Indonesia “Pendekatan Metode Saluran dan Tiang Bersama sebagai solusi pengembangan Jaringan Telekomunikasi di Perkotaan dan Pedesaan di Indonesia dalam rangka mensukseskan pelaksanaan Program Broadband Indonesia”

2). Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI), “Rencana penataan industri Jaringan telekomunikasi dalam era konvergensi dan upaya akselerasi program Pita Lebar Indonesia”.

3). Kepala Dinas PU Provinsi Jawa Timur “Pedoman dan Prosedur Tata Cara Pelaksanaan Pekerjaan Pemasangan Jaringan Utilitas Telekomunikasi pada bagian median jalan Provinsi untuk kepentingan Industri Jaringan Telekomunikasi di Indonesia dalam rangka mewujudkan Program Broadband Indonesia”

4). Walikota Surabaya, “Kebijakan Infrastruktur telekomunikasi dalam Rencana Tata Ruang Kota menuju terciptanya sarana Smart City Kota Surabaya yang sejajar dengan kota terkemuka di dunia”.

5). Kepala Dinas PU Kotamadya Surabaya “Program Penataan dan Prosedur Tata Cara Pelaksanaan Pekerjaan Pemasangan Jaringan Utilitas Telekomunikasi pada bagian median jalan untuk kepentingan Industri Jaringan Telekomunikasi dalam rangka mewujudkan Program Broadband Indonesia”

Selain topik-topik tersebut diatas, untuk topic pembahasan di bidang teknis juga diharapkan akan dapat diisi oleh pihak pabrikan/vendor selaku technology owner memberikan informasi tentang solusi “Smart City” yang dewasa ini sedang menjadii trends penerapannya di berbagai kota besar dunia dan

Direncanakan pihak China Comservice dan ZTE selaku perusahaan dan pabrikan yang melaksanakan pembangunan infrastruktur Smart City di beberapa kota besar di China dapat mengisi serta berbagi pengalaman dan pengetahuan dalam rangka pembangunan infrastruktur Smart City.

PESERTA

Workshop APJATEL di Propinsi Jawa Timur di kota Surabaya ini diharapkan akan dihadiri oleh 150 orang peserta yang terdiri dari Para Undangan dari Pemerintah Kota, Instansi terkait, Direksi dan Praktisi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi di Indonesia.

Daftar Tamu Undangan Workshop APJATEL di Propinsi Jawa Timur direncanakan sbb:

  1. Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia
  2. Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia
  3. Menteri Keuangan Republik Indonesia
  4. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Kemenkominfo
  5. Direktur Jenderal Bina Marga, Kementrian PU
  6. Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Kemenkeu.
  7. Gubernur Propinsi Jawa Timur
  8. Walikota Surabaya
  9. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Pemprov Jatim
  10. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kodya Surabaya
  11. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kodya Malang
  12. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kodya Jember
  13. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kodya Pasuruan
  14. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kodya Sidoarjo
  15. BRTI (Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia)
  16. Ketua MASTEL (Masyarakat Telematika Indonesia)
  17. Ketua APJII (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia)
  18. Ketua KADIN (Kamar Dagang Indonesia) Daerah Jawa Timur.
SUSUNAN ACARA

09.30–09.35 Pembukaan

09.35 – 09.45 Menyanyikan Lagu Indonesia Raya

09.45 – 10.00 Sambutan Ketua Umum APJATEL

10.00– 10.15 Sambutan Walikota/Wakil Walikota Surabaya

10.15 – 12.00 Session 1

12.00 – 13.00 Istirahat/Makan Siang

13.00 – 14.00 Session 2

14.00 – 14.15 COFFEE BREAK

14.15 – 16.00 Session 3

16.00 - 16.30 Penutup

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

clear formSubmit