Anggota APJATEL

  • PT Akses Prima Indonesia (API)
  • PT Alita Praya Mitra (Alita)
  • PT Amron Citinet (Citinet)
  • PT Anugrah Karunia Perkasa Abad (SGDC)
  • PT Artha Telekomindo (Arthatel)
  • PT Batam Bintan Telekomunikasi (BBT)
  • PT Bit Teknologi Nusantara (BIT)
  • PT Cendekia Global Solusi (CGS)
  • PT Cyber Network Indonesia (CNI)
  • PT Cyberindo Aditama (CBN)
  • PT Fangbian Iskan Corporindo (FIC)
  • PT Iforte Global Internet (iForte)
  • PT Indonusa System Integrator Prama (Indonusa)
  • PT Indosat Mega Media (IM2)
  • PT Intelex Telecom Global
  • PT Jala Lintas Media (JLM)
  • PT Jaringan Komunikasi Fiber Optik Indonesia Raya
  • PT Media Sarana Akses (Gmedia)
  • PT Mega Akses Persada (FiberStar)
  • PT MNC Kabel Mediacom (MNC Play)
  • PT Mora Telematika Indonesia (Moratelindo)
  • PT NAP Info Lintas Nusa (Matrix)
  • PT Parsaoran Global Datatrans (X-Node)
  • PT Pgas Telekomunikasi Nusantara (Pgascom)
  • PT Rekajasa Akses (Acsata)
  • PT Sarana Integrasi Prima (Goesar Optix)
  • PT Sumber Data Indonesia (SDI)
  • PT Sunvone Network Communication (Sunvone)
  • PT Supra Primatama Nusantara (Biznet)
  • PT Technology Data Indonesia (FiberOne)
  • PT Tower Bersama (TBG)
  • PT Trans Indonesia Network (TIN)
  • PT Uninet Media Sakti (Uninet)
Kriteria dan Syarat Keanggotaan
  • Anggota Tetap
    Yang dimaksud dengan Anggota Tetap adalah badan usaha yang memiliki ijin penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dari pemerintah dan atau Instansi yang berwenang dan memiliki usaha resmi yang sah sebagaimana dalam diatur dalam peraturan dan Undang-Undang Republik Indonesia.
  • Anggota Khusus
    Yang dimaksudkan dengan Anggota Khusus adalah pribadi/perorangan pejabat pemerintah, organisasi/badan/institusi yang dianggap mampu memajukan APJATEL dan memajukan industri jaringan telekomunikasi berdasarkan kriteria-kriteria yang diatur kemudian di dalam Anggaran Rumah Tangga.
  • Anggota Mitra
Pengesahan Anggota
  1. Calon Anggota mengajukan permohonan menjadi anggota kepada Dewan Pengurus dan/atau melalui Pengurus/Perwakilan APJATEL setempat dapat secara manual atau online.
  2. Keanggotaan calon anggota disahkan oleh Dewan Pengurus.
  3. Tata cara keanggotaan diatur lebih lanjut di dalam Anggaran Rumah Tangga.
Pendaftaran Anggota
  • Informasi dan pendaftaran keaanggotaan dapat menghubungi:
    Email        : sekjen@apjatel.or.id / sekretariat.apjatel@gmail.com
    Telp          : +622129602178
Catatan Harapan Anggota
  • Terciptanya kondisi kemudahan dan penyederhanaan ijin pembangunan jaringan telekomunikasi di daerah-daerah, seperti sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam ijin pembangunan jaringan serat optik, pengurusan ijin jaringan daerah satu atap, penghapusan pungutan daerah untuk penyediaan infrastruktur jaringan telekomunikasi sehingga akselerasi pembangunan National Broadband Indonesia dapat terwujud.

  • Meminta percepatan keterlibatan pemerintah langsung terhadap investasi jaringan fiber optik berkapasitas besar antar propinsi khususnya di luar Pulau Jawa, baik melalui alokasi dana APBN maupun dana non APBN (seperti dana USO), sehingga dapat menurunkan biaya koneksi antar daerah, yang selama ini menjadi faktor utama mahalnya biaya telekomunikasi di daerah.

  • konsorsium pemerintah dan swasta dalam perencanaan dan pembangunan jalur sub-duct backcone fiber optik di jalur utama (jalan protocol) pada setiap kota, sehingga estetika kota terjaga, penyediaan tiang telekomunikasi bersama dengan ukuran yang memadai untuk penyebaran jaringan akses ke pelanggan sehingga lebih cepat dan ekonomis, tidak tumpang tindih dan semrawut.

  • Adanya ketentuan penyiapan dana jaminan yang tinggi bagi para pelaksana pekerjaan (kontraktor) di lapangan agar berhati-hati dan menghindari perusakan terhadap jaringan telekomunikasi yang sudah terpasang.

  • Frekuensi C- band 3400 – 4200 MHz untuk downlink dan 5925 – 6425 untuk uplink adalah jenis frekuensi yang paling banyak digunakan di Indonesia karena memiliki redaman hujan yang sangat baik sehingga cocok untuk iklim tropis yang curah hujannya sangat tinggi. Diharapkan Pemerintah untuk menolak proposal/usulan dari GSMA nantinya pada rapat WRC-15, agar pita frekuensi C-band tidak digunakan secara bersama (co-sharing), karena akan merugikan pihak Penyelenggara Jaringan dan layanan berbasis satelit dan VSAT karena tingkat interferensi akan menjadi tinggi terhadap stasiun bumi.

  • Praktek eksklusivitas dalam kawasan maupun gedung menjadikan biaya jaringan telekomunikasi menjadi mahal. Untuk itu harus dilakukan pengaturan yang tegas dengan penetapan tariff batas maksimum. Pelanggaran terhadap ketentuan merupakan tindakan kriminal.