Apjatel Ajukan Keringanan BHP

Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi atau Apjatel meminta pemerintah, khususnya kepada Menkominfo Johnny Plate memberi keringanan kepada penyelenggara jaringan telekomunikasi di tengah wabah covid-19 di Indonesia. Kebijakan yang diharapkan yaitu penundaan pembayaran Biaya Hak Penyelenggaraan (BHP) dan Universal Service Obligation (USO) yang jatuh tempo pada April 2020.

RAPAT KERJA NASIONAL APJATEL 2019

APJATEL melaksanakan Rapat Kerja Nasional Tahun 2019 dengan Tema Peran APJATEL Dalam Mendukung Harmonisasi Regulasi Pusat dan Daerah di Bidang Telekomunikasi yang berTempat di Crowne Hotel Jakarta, 25 November 2019. Rakernas APJATEL Tahun 2019 dihadiri oleh sekitar 175 orang peserta yang terdiri dari Para Undangan perwakilan dari Instansi Pemerintahan, Instansi dan Asosiasi terkait, Para Penyelenggara…

TEMU KOORDINASI DENGAN GUBERNUR DKI JAKARTA UNTUK PERAPIHAN KABEL FIBER OPTIK

APJATEL mendukung dan siap bekerjasama untuk memajukan insfrastruktur telekomunikasi DKI Jakarta. Pernyataan ini disampaikan oleh Muhammad Arif Angga, Ketua Umum APJATEL dalam pertemuannya di rumah dinas dengan Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta, Senin 21/10. Dalam pertermuan tersebut, Muhammad Arif Angga juga menyampaikan bahwa APJATEL mendukung perapihan kabel udara untuk menjaga estetika, keamanan, juga percepatan penetrasi…

Jumpa Pers APJATEL Somasi Pemprov DKI Jakarta

JAKARTA – APJATEL mengadakan Jumpa Pers setelah melayangkan Somasi kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atas tindakan sepihak pemotongan jaringan telekomunikasi kabel serat optik milik anggota Apjatel yang berlokasi di Jalan Cikini Raya pada 8 Agustus 2019 dan 22 Agustus 2019. “Tindakan pemotongan kabel serat optik dilakukan tanpa koordinasi terlebih dahulu dan tidak sesuai dengan prosedur Perda DKI…

APJATEL Sampaikan Hasil Konsolidasi Pengurus APJATEL dalam Munaslub 1

JAKARTA – Dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) 1 yang digelar pada Rabu, 3 Oktober 2018 di vOffice, Centennial Tower lantai 29, Jakarta Selatan, Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi Indonesia (APJATEL) melakukan konsolidasi pengurus untuk periode 2018 s.d. 2021. Konsolidasi pengurus APJATEL ini dipimpin oleh Sekretaris Jenderal APJATEL, Bambang Prastowo. Berdasarkan hasil konsolidasi pengurus, posisi Ketua…

APJATEL Konsolidasikan Pengurus Hasil Munas 2018

JAKARTA – Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi Indonesia (APJATEL) Indonesia melaksanakan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) 1 pada Rabu, 3 Oktober 2018,  bertempat di vOffice, Centennial Tower lantai 29, Jakarta Selatan. Mengangkat tema “Merekatkan Kebersamaan untuk Organisasi yang Lebih Solid dan Maju”, Munaslub diselenggarakan untuk melakukan pembahasan dan pengesahan kelompok kerja keanggotaan dan regulasi pemerintah mendukung…

APJATEL Mengumumkan Struktur Pengurus Baru Periode 2018 – 2021

Jakarta – Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (APJATEL) mengumumkan struktur pengurus baru untuk periode 2018-2021. Pemilihan pengurus ini dipimpin oleh Bambang Prastowo dalam Musyawarah Nasional (Munas) ke-2 yang digelar di JW Marriott Hotel, Kamis, 19 April 2018. Ketua APJATEL terpilih Lukman Adjam mengatakan bahwa struktur kepengurusan baru ini dibentuk untuk semakin memperkuat sinergi antar anggota APJATEL…

Sukseskan Program Pita Lebar Indonesia, Anggota APJATEL Selenggarakan Musyawarah Nasional (Munas) II

Jakarta – Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (APJATEL) mengadakan Musyawarah Nasional (Munas) yang kedua kalinya pada Kamis, 19 April 2018 di Hotel JW Marriott, Jakarta. Mengangkat tema “Meningkatkan Sinergi Antar Anggota untuk Menyukseskan Program Rencana Pita Lebar Indonesia”, Munas kali ini berisi serangkaian acara dan kegiatan bersama guna membangun kepedulian serta kekompakan para Anggota APJATEL yang…

Permintaan APJATEL untuk Hentikan Aksi Merugikan Penyebab Gangguan Jaringan Telekomunikasi di Wilayah DKI Jakarta

Jakarta – Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (APJATEL) meminta perhatian Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menghentikan aksi merugikan yang menyebabkan gangguan layanan Telekomunikasi bagi masyarakat dan dunia usaha di wilayah DKI Jakarta. Tindakan sepihak dengan cara memaksa para Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi untuk menggunakan saluran (ducting) yang telah disediakan oleh para kontraktor yang direkomendasikan, serta menetapkan harga di…