Regulasi

Halaman arsip regulasi ini memuat produk perundangan terkait telekomunikasi dan informatika maupun rancangan dan pembahasannya.

Konstitusi

Keterangan

Konstitusi Republik Indonesia saat ini adalah Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen/Perubahan Ke-4 yang disahkan pada 2002, paska reformasi.

UUD 1945 Perubahan Ke-4

UUD 1945 Perubahan/Amandemen ke-4  [halaman]  [pdf]

Sejak Perubahan/Amandemen Kedua, pasal yang terkait dengan Telekomunikasi dan Informatika, khususnya Pasal 28F di bawah ini, masuk ke dalam Bab XA tentang Hak Asasi Manusia, sehingga menjadikan hak tiap warganegara untuk mendapatkan akses telekomunikasi sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia:

Pasal 28F
Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. (Ditambahkan pada Amandemen/Perubahan Kedua )

Karena penyelenggaraan telekomunikasi tergolong dalam cabang produksi yang penting, serta menggunakan sumber daya alam seperti frekuensi atau lahan maka sesuai Pasal 33 negara wajib mengatur sumber daya terkait telekomunikasi tersebut untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pasal 33
2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Undang-Undang

Keterangan

Undang-Undang tentang telekomunikasi yang berlaku saat ini adalah:

Saat ini pemerintah sedang menyiapkan UU telekomunikasi baru untuk menggantikan UU no 36/1999.

  • RUU Telekomunikasi

Terdapat juga beberapa UU yang berhubungan secara langsung maupun tidak langsung dengan penyelenggaraan telekomunikasi seperti:

  • UU no 20 tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, dan
  • UU no.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
  • UU no 32 tahun 2002 tentang Penyiaran
  • UU no 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
UU no 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi

Undang-Undang 36/1999 mengatur Ekosistem Telekomunikasi yang lebih relevan dengan kondisi paska reformasi dan antara lain bercirikan:

  • Membuka kesempatan dan akses bagi publik luas, terutama sektor swasta
  • Mengatur industri telekomunikasi menjadi Jasa dan Jaringan
UU no 20 tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

tentang PNBP

UU no.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

tentang ITE

UU no 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

tentang PNBP

UU no 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

tentang PNBP

Peraturan Pemerintah

Keterangan

Keterangan ttg PP

PP no 52 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi

               ---  PP no 52 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi    [pdf]

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan mengenai penyelenggaraan telekomunikasi sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi.


Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945; 2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881).

PP no 80 tahun 2015 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

tentang PNBP

PP no 52 tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan (LPB)

Keterangan ttg PP

Peraturan Menteri

Keterangan

Ket ttg PM

  • PM 01/2010 ttg Jaringan Telekomunikasi
  • PM 17/2016 ttg Jutlak PNBP
Jaringan Telekomunikasi (PM1/2010, 38/2014, 7/2015)
PM 17 Tahun 2016 tentang Jutlak PNBP

tentang PNBP